Jakarta sebagai kota metropolitan dengan mobilitas yang sangat tinggi terus melakukan penyesuaian regulasi untuk mengendalikan jumlah emisi dan kemacetan. Pada tahun 2026, pemerintah provinsi resmi memberlakukan Pajak Baru Kendaraan yang mengusung konsep berbasis emisi dan zonasi wilayah. Aturan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan atau setidaknya memastikan kendaraan pribadi yang digunakan memiliki standar teknis yang prima. Kebijakan ini tentu berdampak langsung pada biaya tahunan yang harus dikeluarkan oleh para pemilik mobil dan sepeda motor di ibu kota.
Perbedaan utama dalam aturan Pajak Baru Kendaraan ini terletak pada klasifikasi usia kendaraan dan jenis mesinnya. Kendaraan yang sudah berusia di atas sepuluh tahun dan belum lulus uji emisi akan dikenakan tarif progresif yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, pemilik kendaraan listrik atau hibrida akan mendapatkan insentif berupa pemotongan biaya pajak yang sangat signifikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap kontribusi mereka dalam mengurangi polusi udara. Skema ini memaksa pemilik kendaraan konvensional untuk lebih rutin melakukan perawatan mesin agar tetap berada pada kategori pajak terendah.
Mengenai besaran biayanya, kalkulasi Pajak Baru Kendaraan kini bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi resmi perpajakan daerah Jakarta. Pengguna hanya perlu memasukkan nomor plat kendaraan dan sistem akan secara otomatis menghitung besaran biaya berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) terbaru serta tingkat emisi yang tercatat dalam pangkalan data. Untuk kendaraan mewah dengan kapasitas mesin besar, pajak tambahan atau pajak barang mewah juga mengalami penyesuaian yang cukup terasa. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keadilan sosial di mana pemilik aset bernilai tinggi memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan infrastruktur transportasi publik.
Pemerintah juga menerapkan sistem denda otomatis yang terintegrasi dengan tilang elektronik bagi mereka yang terlambat membayar Pajak Baru Kendaraan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemilik kendaraan untuk mengecek masa berlaku STNK dan melakukan pembayaran tepat waktu guna menghindari biaya tambahan yang tidak perlu. Sosialisasi mengenai aturan ini telah dilakukan sejak awal tahun di berbagai media massa dan kantor samsat agar masyarakat tidak kaget saat melakukan perpanjangan dokumen. Kemudahan pembayaran melalui berbagai kanal digital seperti m-banking dan gerai ritel modern semakin mempermudah warga untuk taat pajak.