Penjabat (Pj.) Gubernur Jakarta, Pramono Ubaid Tanthowi, melakukan langkah signifikan dalam pemerintahannya dengan melakukan “reshuffle” pertama terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebanyak 59 pejabat strategis dari berbagai tingkatan dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diganti dalam rotasi dan mutasi kali ini. Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya Pramono untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pemerintahan transisi yang dipimpinnya.
Keputusan “reshuffle” yang dilakukan Pramono ini tentu menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan di kalangan publik serta aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta. Namun, dalam keterangan resminya, Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan bahwa pergantian 59 pejabat Jakarta ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi dan kebutuhan untuk mengisi posisi-posisi kunci dengan individu yang dinilai memiliki kompetensi dan kapasitas yang sesuai dengan tantangan yang dihadapi Jakarta saat ini.
“Rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa dalam organisasi pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada pejabat untuk mengembangkan diri di lingkungan kerja yang baru, serta untuk memastikan bahwa setiap posisi strategis diisi oleh orang yang tepat agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” ujar Pramono dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, [Asumsikan Tanggal Kejadian: Senin, 12 Mei 2025]. Beliau menambahkan bahwa proses “reshuffle” ini telah melalui pertimbangan yang matang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun 59 pejabat Jakarta yang diganti tersebut terdiri dari berbagai posisi, mulai dari Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris Dinas, Wakil Kepala Dinas, hingga Kepala Biro di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Beberapa nama yang diganti sebelumnya menduduki posisi yang cukup vital dalam struktur pemerintahan. Namun, Pramono enggan menyebutkan nama-nama pejabat yang diganti maupun posisi baru yang mereka emban secara detail, dan menyerahkan pengumuman resmi kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.
Langkah “reshuffle” pertama oleh Pj. Gubernur Pramono ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa ia ingin segera membentuk tim kerja yang solid dan memiliki visi yang sejalan dalam menjalankan roda pemerintahan selama masa transisi. Fokus pada efektivitas pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik menjadi prioritas utama dalam kebijakan “reshuffle” ini.