Untuk menjawab kebutuhan akan perlindungan investor di tengah maraknya tren aset digital, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) siapkan aturan baru terkait perdagangan cryptocurrency. Kebijakan ini merupakan langkah progresif pemerintah untuk menciptakan ekosistem perdagangan kripto yang lebih aman, transparan, dan terpercaya. Regulasi yang tengah digodok ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari prosedur pendaftaran bagi pedagang fisik aset kripto, mekanisme perlindungan dana nasabah, hingga sanksi tegas bagi pelanggar. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, dalam konferensi pers pada 15 September 2025, menjelaskan bahwa draf regulasi ini ditargetkan selesai pada akhir tahun untuk segera disosialisasikan kepada publik dan pelaku industri.
Banyak investor kripto di Indonesia menyambut baik berita bahwa Bappebti siapkan aturan baru ini. Selama ini, mereka seringkali merasa khawatir dengan risiko investasi yang tinggi, termasuk ancaman penipuan dan skema Ponzi yang berkedok investasi kripto. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap aset digital dapat meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan pasar kripto yang sehat. Salah satu poin penting dalam aturan baru ini adalah kewajiban bagi seluruh crypto exchange yang beroperasi di Indonesia untuk memiliki sertifikasi resmi dari Bappebti. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap platform perdagangan telah memenuhi standar keamanan dan operasional yang ketat.
Untuk memastikan implementasi yang efektif, Bappebti siapkan aturan baru ini dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kepolisian Republik Indonesia. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Wisnu Saputra, pada hari Selasa, 23 September, menyatakan bahwa pihaknya siap berkoordinasi dengan Bappebti untuk menindak tegas setiap kasus penipuan yang memanfaatkan perdagangan kripto. “Kolaborasi lintas lembaga sangat penting untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber yang berkaitan dengan investasi ilegal,” kata Brigjen Wisnu. Bappebti siapkan aturan baru ini juga dengan mengadakan serangkaian diskusi publik dan meminta masukan dari asosiasi pedagang aset kripto untuk memastikan regulasi yang dibuat adil dan tidak mematikan inovasi di sektor ini.
Regulasi ini tidak hanya akan melindungi investor, tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri kripto di Indonesia. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat, pelaku usaha dan pengembang teknologi blockchain akan lebih leluasa berinovasi. Bappebti siapkan aturan baru ini dengan harapan Indonesia dapat menjadi salah satu pusat perdagangan aset digital terkemuka di Asia Tenggara, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor teknologi finansial. Kebijakan ini adalah langkah strategis untuk menyeimbangkan antara potensi inovasi dan kebutuhan perlindungan konsumen, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan keamanan dan keadilan.