Meskipun dalam format animasi, kekhawatiran mengenai konten yang Menampilkan Adegan sensual atau lucah tetap menjadi isu krusial dalam regulasi penyiaran. Desain karakter, khususnya pada animasi Jepang (anime) atau kartun tertentu, sering menampilkan karakter dengan proporsi tubuh yang dilebih-lebihkan atau pakaian yang minim. Hal ini dianggap oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melanggar norma kesusilaan.
Kekhawatiran utama muncul karena animasi sering ditonton oleh anak-anak dan remaja. Jika sebuah program secara berulang Menampilkan Adegan atau desain karakter yang terlalu seksual, hal itu berpotensi memengaruhi perkembangan psikoseksual penonton muda. Konten tersebut dapat menormalisasi objektifikasi tubuh atau memberikan contoh perilaku yang tidak pantas.
KPI memiliki pasal spesifik dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang mengatur tentang norma kesopanan dan kesusilaan. Pasal ini menjadi Senjata Regulasi yang digunakan untuk menindak program yang Menampilkan Adegan eksplisit, termasuk dalam bentuk kartun atau animasi, yang dianggap tidak sesuai dengan budaya ketimuran.
Sanksi sering diberikan tidak hanya karena adegan lucah secara langsung, tetapi juga karena implikasi atau sugesti visual. Misalnya, close-up yang berlebihan pada bagian tubuh tertentu, dialog yang mengarah ke hal sensual, atau desain karakter yang terlalu provokatif dianggap sebagai pelanggaran.
Fenomena ini memunculkan Fenomena blur atau penyamaran pada beberapa siaran animasi di televisi Indonesia. Pembluran diterapkan pada bagian tubuh karakter atau poster di latar belakang yang dianggap melanggar batas kesusilaan, menunjukkan upaya lembaga penyiaran untuk memitigasi risiko pelanggaran.
Industri penyiaran lokal menghadapi tantangan dalam Harmonisasi Regulasi antara produk hiburan global dengan nilai-nilai lokal. Animasi impor seringkali diproduksi untuk pasar dengan standar etika yang berbeda. Oleh karena itu, sensor atau penyuntingan pra-tayang menjadi langkah wajib untuk program yang Menampilkan Adegan sensitif.
Tuntutan untuk tidak Menampilkan Adegan sensual juga diperkuat oleh tekanan publik. Masyarakat, terutama orang tua, semakin vokal dalam mengawasi konten yang dikonsumsi anak-anak mereka. Kolaborasi Adat dan pemerintah daerah juga sering menyuarakan pentingnya menjaga moralitas tayangan.
Secara keseluruhan, kekhawatiran terhadap animasi yang Menampilkan Adegan sensual mencerminkan komitmen untuk melindungi penonton di bawah umur. Regulasi yang ketat dan pengawasan dari KPI bertujuan memastikan bahwa hiburan di layar kaca, termasuk animasi, tetap etis, mendidik, dan sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku.